Makin Tangguh Berbekal Data Base

Oleh : Albertus Sani Sogen
Bertempat di Hotel Pelita Maumere, tanggal 26-30 September 2014, Mitra PfR (Program Partners for Resilience/Kemitraan untuk Ketahanan) mengadakan pelatihan data base. Peserta yang terlibat, tak banyak. Hanya tujuh orang. Mereka adalah utusan dari mitra PfR yaitu Caritas Kuskupan Maumere, Wetlands Internasional Indonesia (WWI), Palang Merah Indoensia (PMI), Bina Swadaya Konsultan Timor Tengah Selatan (BSK-TTS), CIS – Timor dan Wakil Pemerintah Desa.
Urgensi data base sangat disadari dalam pertemuan strategis Mitra PfR Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada 19 – 20 Agustus 2014. Karenanya, kegiatan pelatihan data base ini merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kebutuhan yang disepakati dalam pertemuan dimaksud.

Pelatihan data base ini difasilitasi oleh Muhhamad Najmudin dan Asfriyanto – Staf LPTP Paga yang telah berpengalaman dalam penyusunan data base desa. Adapun materi yang dipelajari adalah membuat indikator terkait isi data base dan analisis, teknik pengambilan data, dan pembuatan peta.

Tentu, kemampuan peserta memang cukup berbeda. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penerimaan materi, dan cara penyampaian materi. Tapi, harapan di balik rancangan pelatihan ini ialah bahwa semua harus bisa. Dan supaya bisa, antara lain, fasilitator mengembangkan strategi pelatihan partisipatif dengan metode-metode yang menggembirakan. “Intinya tidak kaku. Apa yang diajarkan lebih ditekankan pada kemampuan teknis,” ungkap Mamat sang fasilitator tersenyum lega.

“Pelatihan ini luar biasa. Ilmunya sangat mahal. Tidak semua orang bisa belajar data base. Saya merasa sangat bersyukur diberi kesempatan oleh lembaga untuk mempelajari data base,” kata Absalom peserta utusan dari BSK-TTS.
Kedua fasilitator mengharapkan agar masing-masing lembaga bisa menyusun indikator sesuai kebutuhan lembaga dan mempratekkkan ilmu yang sudah dipelajari sampai dengan pembuatan data based desa.

Bukan tidak mungkin, potensi sumber daya manusia yang sudah dimiliki oleh mitra PfR saat ini, menjadi modal besar untuk pembuatan data base desa menyongsong pemberlakukan UU Desa nanti. Sementara peserta mengharapkan agar pelatihan ini bisa diperdalam di masing-masing lembaga disertai asistensi pembuatan data base program mitra PfR NTT.
Dari aspek regulasi, naskah akademik UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan UU ini lahir untuk mengembangkan potensi wilayah desa termasuk mengharuskan desa untuk melakukan perencanaan dengan data yang akurat. Pasal 86 Bab IX UU Desa juga menegaskan, ”desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistim informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah”.

Artinya, terdapat peluang yang cukup besar untuk melibatkan multipihak untuk membangun sistim informasi termasuk LSM. Penyusunan data base dan pemetaan kawasan adalah prasyarat dalam penyusunan rencana tata ruang desa. Database yang lengkap dan menyeluruh dengan informasi yang obyektif dan mudah diperbaharui akan menjadi basis analisis dan perencanaan pembangunan desa.